Suasana Rapat Evaluasi Sekjen denganMenpan RB  foto : Runi/mr

Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha berharap pelaksanaan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2017 diharapkan mampu menghasilkan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI yang lebih baik. Evaluasi tersebut nantinya ditunjukkan melalui pemenuhan evidence atau bukti-bukti yang menunjukkan adanya suatu proses dari perbaikan kinerja di Setjen dan BK DPR RI.

“Evidence yang dimaksud misalnya dapat berbentuk seperti peraturan baru yang memungkinkan peningkatan kinerja, sistem yang membangun kinerja agar lebih baik, serta evidence yang berkaitan dengan adanya inovasi dalam rangka pelayanan terhadap publik. Hal-hal itulah yang diharapkan dari KemenPAN-RB dalam hal evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi mampu menghasilkan suatu kinerja yang lebih baik,” jelas Totok, sapaan akrab Setyanta, usai rapat evaluasi KemenPAN-RB atas Pelaksanaan RB dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Setjen dan BK DPR RI, di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (13/8/2018). 

Untuk mensukseskan evaluasi RB tersebut, Totok mengungkapkan telah terbentuk role model, yakni Agen Perubahan terhadap 25 Kepala Bagian yang diharapkan mampu melakukan perubahan atau menularkan perubahan di area masing-masing, maupun area yang lebih luas lagi dan berujung pada peningkatan kinerja. 

“Oleh karena itu, motivasi yang dibangun di dalam RB ini adalah suatu perbaikan dan peningkatan kinerja menjadi suatu sistem. Apabila sistem tersebut memenuhi persyaratan untuk diajukan usulan peningkatan kinerja maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyiapan terhadap infrastruktur dan evidence serta anggaran untuk peningkatan tunjangan kinerja,” ungkap Totok.

Lebih lanjut Totok menambahkan, rapat ini merupakan pertemuan pendahuluan yang akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada 21 Agustus 2018. Nantinya para penanggung jawab di masing-masing Area Perubahan akan menyajikan data dan informasi serta evidence terkait terhadap pelaksanaan di 8 Area Perubahan. 

“Nantinya KemenPAN-RB akan memvalidasi seluruh dokumen dan evidence yang disampaikan termasuk bukti-bukti. Nantinya bukti-bukti tersebut akan bermuara pada penentuan terhadap nilai dari penilaian mandiri terhadap pelaksanaan RB yang telah dilakukan, apakah perolehan nilai yang sudah didapat akan pada posisi tetap, turun, atau bahkan meningkat,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam sambutannya menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI, kaitannya dengan implementasi RB, maupun penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP). 

“Diantaranya adalah, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 tahun berturut-turut, kepatuhan pengisian LHKPN dan LHKASN, penetapan Persekjen tentang gratifikasi, serta peningkatan klinik konsultasi untuk meningkatkan peran konsulting di seluruh unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI,” jelas Indra. 

Indra turut melaporkan dari hasil evaluasi atas implementasi RB dan SAKIP di Setjen dan BK DPR RI dalam 2 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. “Berdasarkan hasil evaluasi RB, pada tahun 2017 Setjen dan BK DPR RI mendapat nilai 71,05 naik 4,83 poin dari tahun 2016 yang hanya sebesar 66,22. Sementara nilai SAKIP Setjen dan BK DPR RI juga mengalami peningkatan yang sebelumnya di tahun 2016 mendapat nilai 55,13 pada tahun 2017 naik menjadi 60,31 dan menjadi kategori B,” ungkapnya. 

Meski dari hasil evaluasi tersebut dikategorikan membanggakan, Indra menyampaikan seluruh jajaran Setjen dan BK DPR RI selalu berupaya semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan hasil evaluasi di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. 

“Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan evaluasi RB dan SAKIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, saya mengharapkan agar seluruh komponen yang terkait baik itu dari unsur tim kerja accessor, asisten accessor, penanggung jawab area unit kerja maupun staf terkait untuk dapat meluangkan waktu dan menyiapkan dokumen serta evidence yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi ini,” harap Indra. 

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah III KemenPAN-RB Naptalina Sipayung menyampaikan tujuan evaluasi yang ingin diperoleh terkait kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan RB di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 

“Yakni  diantaranya untuk memperoleh informasi atau hal-hal yang sudah baik dan belum untuk kebutuhan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diberikan. Kemudian memperoleh informasi dan hal-hal yang sudah baik untuk kebutuhan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dari periode sebelumnya,” jelasnya. 

Dari hasil evaluasi tersebut nantinya akan dibuat profil instansi dalam pelaksanaan RB dalam rangka kebutuhan pembelajaran antar instansi. “Misalnya nantinya seperti apa posisi Setjen dan BK DPR RI jika dibandingkan dengan kementerian dan instansi-instansi lainnya,” ungkapnya. (tra/sf)